Assalamu'alaikum Wr. Wb. Selamat datang di blog meriang . Senang sekali rasanya kali ini becus kami bagikan artikel tentang Materi PKN Kelas 7 Semester 2 Bab Kemerdekaan Mengemukakan / Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, silakan disimak artikel selengkapnya.
A. Pengertian – Pengertian
1. Pendapat berarti buah gagasan, buah pikiran. Berpendapat berarti mengemukakan gagasan alias pikiran.
2. Kebebasan Mengemukakan Pendapat berarti
a. Keadaan bebas dari tekanan untuk menyampaikan pokok – pokok pikiran, anggapan, alias kesimpulan terhadap sesuatu.
b. Hak setiap WN untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, dengan tulisan serta sikap – sikap lain secara bebas dengan bertanggung meriang balas sesuai dengan ketentuan peraturan per – uu – an yg berlaku.( Ps 1 ayat 1 UU No 9/98 )
c. Pada hakekatnya adalah hak setiap WN secara perorangan alias kelompok yaitu bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan dengan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, barbangsa dengan bernegara.
Kebebasan mengeluarkan pendapat sangat erat kaitannya dengan suara hati disamping kebebasan beragama.
3. Asas – asas / sebagai Landasan Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat ada 5 :
a. Asas keseimbangan antara hak dengan kewajiban.
b. Asas musyawarah mufakat.
c. Asas kepastian hukum dengan keadilan
d. Asas manfaat.
e. Asas proporsionalitas ( sesuai konteks dengan tujuan )
4. Tujuan Pengaturan tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum adalah :
a. Mewujudkan kebebasan yg bertanggung meriang balas sebagai pelaksanaan HAM.
b. Mewujudkan perlindungan hukum yg meriang stabil dengan berkesinambungan.
c. Mewujudkan iklim yg kondusif bagi partisipasi dengan kreatifitas WN.
d. Menempatkan Tanggung Jawab Sosial.
5. WN yg menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dengan bertanggung meriang balas untuk :
a. Menghormati hak dengan kebebasan orang lain.
b. Menghormati aturan – aturan moral yang diakui umum.
c. Mentaati hukum dengan per – uu – an yanng berlaku.
d. Menjaga dengan menghormati keamanan dengan ketertiban umum.
e. Menjaga keutuhan persatuan dengan kesatuan bangsa.
6. Dalam Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum oleh WN dengan aparatur pemerintah berkewajiban dengan bertanggung meriang balas untuk :
a. Melindungi HAM.
b. Menghargai asas legalitas.
c. Menghargai prinsip Praduga tak bersalah ( Presumtion of innocent )
d. Menyelenggarakan Pengamanan.
B. Bentuk – bentuk Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum.
Bentuk bentuk mengemukkan pendapat di muka umum becus berupa :
a. Unjuk rasa alias demontrasi yaitu kegiatan yg dilakukan oleh seseorang alias lebih untuk mengemukakan pikiran dengan lisan, tulisan, dengan sebagainya secara demontratif di muka umum.
b. Pawai yaitu penyampaian pendapat dengan arak – arakan.
c. Rapat Umum yaitu pertemuan terbuka untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.
d. Mimbar Bebas yaitu penyampaian pendapat secara bebas, terbuka dengan tanpa tema tertentu.
Penyampaian pendapat secara lisan becus berupa pidato, dialog dengan diskusi.
Penyampaian pendapat secara tulisan becus berupa petisi, gambar, pamlet, poster, brosur, selebaran, dengan spanduk.
Penyampaian pendapat dengan sikap lain seperti membisu, mogok makan, dll
C. Akibat Pembatasan Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat.
Kemerdekaan berpendapat merupakan bagian dari masyarakat yg demokratis, maka pembatasan terhadap kemerdekaan ini mau mengurung demokrasi.
Pembatasan yg dilakukan kepada masa Orde Lama dengan Orde Baru berakibat :
1. Masyarakat kerdil dengan buta informasi.
2. Kebijakan publik tidak sesuai dengan aspirasi rakyat sehingga banyak penolakan.
3. Aspirasi rakyat banyak tidak ditanggapi pemerintah.
4. Masyarakat terbungkam kemerdekaannya, karena tidak mampu manyampaikan keluhan.
Pembatasan kemerdekaan berpendapat juga berakibat :
1. Sikap acuh tak acuh terhadap demokrasi.
2. Kekecewaan rakyat terhadap pemerintah.
3. Terbatasnya arus informasi.
4. Terbentuknya Tirani Penguasa.
5. Terkekangnya komunikasi sosial.
6. Terancamnya stabilitas politik, ekonomi, sosial, dengan budaya.
D. Konsekuensi Penyampaian Pendapat yg Tanpa Batas dengan Tidak Bertanggung Jawab mau meriang ringan terjadi hal – hal :
1. Melahirkan suasana tidak tertib, kacau dengan rasa tidak aman.
2. Merusak kebersamaan dengan persatuan.
3. Munculya rasa permusuhan , penghinaan, dendam, dam kebencian.
4. Munculnya hasutan, profokasi dengan saling fitnah.
5. Timbulnya ancaman persatuan, dengan kesatuan umum.
6. Timbunya kerusakan fasilitas umum.
7. Melanggar hak dengan kebebasan orang lain.
Jadi mengemukakan pendapat yg tanpa batas dengan tidak bertanggung meriang balas mau terjadi :
1. Melanggar hak dengan kebebasan orang lain.
2. Melangar aturan dengan norma susila yg diakui umum.
3. Tidak mentaati per – uu – an yg berlaku.
4. Menimbulkan provokasi menuju anarkis dengan tidak bermoral.
5. Mengganggu ketentraman, keamanan, dengan ketertiban umum.
6. Memecah belah persatuan dengan kesatuan bangsa.
Apabila terjadi Penyampaian pendapat tanpa batas dengan tidak bertanggung meriang balas maka :
1. Penyampaian pendapat tersebut becus dibubarkan oleh POLRI ( apabila tidak memnuhi ketentuan yg berlaku )
2. Pelaku dengan peserta yg melanngar ketentuan pidana becus dikenakan sanksi hukum.
3. Penanngung meriang balas pelaksanaan yg melanngar ketentuan pidan becus dikenakan sanksi hukuman tambahan yakni 1/3 dari pidana pokok.
Karena itu Penyampaian pendapat di muka umum harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Hal ini memiliki arti yg sangat penting, sebab :
1. Dapat mendorong terwujudnya pemerintahan yg bersih dengan berwibawa.
2. Adanya jaminan hukum kepada setiap WN
3. Mewujudkan kebebasan bertanggung jawab.
4. Terwujudnya situasi yg kondusif dalam proses demokratisasi di Indonesia.
E. Dasar Hukum Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum :
1. UUD 1945 Pasal 28.
Kemerdekaan berserikat dengan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan, dengan tulisan dengan sebagainya ditetapkan dengan UU.
2. UUD 1945 Pasal 28 E ayat ( 3 )
Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dengan mengeluarkan pendapat.
3. UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, Pasal 3 ayat ( 2 ) :
Setiap orang berhak mempunyai, mengeluarkan, dengan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dengan alias pikiran melalui media cetak, maupun elektronika dengan memperhatikan nilai – nilai agama, kesusilaan,ketertiban, kepentingan umum dengan keutuhan bangsa.
4. UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
5. Tap MPR No. XVII / MPR / 1998 tentang HAM
6. UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers.
7. UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.
F. Tata Cara Penyampaian Pendapat di Muka Umum ( Pasal 10 UU No. 9 / 1999 )
1. Wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepolisian.
2. Pemberitahuan tersebut disampaikan oleh yg bersangkutan, pemimpin alias penaggung meriang balas kelompok.
3. Pemberitahuan paling lambat 3 x 24 jam sebelum kegiatan dimulai.
4. Pemebritahuan tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dengan kegiatan keagamaan.
5. Surat Pemberitahuan memuat :
a. Maksud dengan tujuan.
b. Tempat, lokasi dengan rute.
c. Waktu dengan Lama
d. Bentuk kegiatan.
e. Penanggung jawab.
f. Nama dengan alamat organisasi, kelompok alias perorangan.
g. Alat peraga yg digunakan.
h. Jumlah peserta.
6. Penanggung meriang balas bertanggung meriang balas supaya aman, tertib dengan damai.
7. Setelah menerima pemberitahuan, maka polisi berkewajiban :
a. Memberikan surat tanda terima pemberitahuan.
b. Berkoordinasi dengan penanggung meriang balas dengan berkoordinasi dengan pimpinan instansi lembaga yg menjadi tujuan.
c. Mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi dengan rute.
d. Memberikan perlindungan, keamanan, dengan ketertiban umum.
G. Sikap Positif terhadap penggunaan hak mengemukakan pendapat di muka umum.
Kebebasan tanpa tanggung meriang balas mau melahirkan kekerasan, dengan tanggung meriang balas tanpa kebebasan berarti pengekangan. Ada beberapa hal yg harus diperhatikan dalam mengemukakan pendapat secara bebas dengan bertanggung meriang balas :
1. Pendapat harus disertai dengan argumentasi yg kuat dengan masuk akal.
2. Pendapat hendaknya mewakili kepentingan orang banyak sehingga memberi manfaat bagi kehidupan bersama.
3. Pendapat disampaikan dalam kerangka peraturan per – uu – an yg berlaku sehingga tidak melanggar hukum.
4. Terbuka terhadap tanggapan baik pihak lain sehingga tercipta komunikasi sosial yg baik.
5. Dilandasi dengan keinginan untuk mengembangkan nilai – nilai keadilan, demokrasi, dengan kesejahteraan.
6. Tidak bertentangan dengan asas Falsafah Negara Pancasila, UUD 1945 dengan Tujuan Negara.
H. Negara Indonesia adalah negara yg berkedaulatan rakyat (negara demokrasi)
Demokrasi berasal dari bahasa Yunani dari kata demos ( rakyat ) dengan kratos / kratein ( pemerintahan ). Jadi demokrasi berarti Pemerintahan rakyat alias pemerintahan yg rakyatnya memegang peranan yg sangat menentukan.
Istilah demokrasi pertama kali diperkenalkan oleh Aristoteles ketika membicarakan bentuk – bentuk pemerintahan.
Menurut Aristoteles, bentuk pemerintahan ada dua macam yaitu :
1. Bentuk Pemerintahan yg baik :
a. Monarki, kekuasaan tertinggi di tangan satu orang untuk kepentingan umum.
b. Aristokrasi, kekuasaan tertinggi di tangan beberapa orang untuk kepentingan umum.
c. Politea, kekuasaan tertinggi di tangan banyak orang untuk kepentingan orang banyak.
2. Bentuk Pemerintahan yg buruk :
a. Tirani ( >< Monarki ), kekuasaan tertinggi di tangan satu orang untuk kepentingan satu orang penguasa tersebut.
b. Oligarki ( >< Aristokrasi ), kekuasaan tertinggi ditangan beberapa orang untuk kepentingan beberapa orang / kelompok tersebut, dalam rangka menambah pengaruh, kekayaan dengan memeras rakyat.
c. Demokrasi ( >< Politea ), kekuasaan tertinggi di tangan banyak orang ( miskin ) untuk banyak orang miskin tersebut.
Ciri negara berasas kedaulatan rakyat :
1. Memiliki lembaga perwakilan rakyat.
2. Ada pemilu untuk memilih wakil rakyat.
3. Kedaulatan dilakukan oleh sebuah badan yg bertugas mengawasi jalannya pemerintahan.
4. Ada partisipasi rakyat kepada pemerintah.
Kedaulatan mempunyai 4 sifat :
1. Permanen artinya tetap ada selama negara tetap berdiri.
2. Asli artinya kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain yg lebih tinggi.
3. Bulat artinya merupakan satu – satunya kekuasaan tertinggi dalam negara, maka tidak becus dibagi – bagi.
4. Tidak terbatas artinya tidak dibatasi oleh siapapun.
Indonesia adalah negara yg berkedaulatan rakyat didasarkan kepada pasal 1 ayat ( 2 ) UUD 1945, Kedaulatan adalah di tangan rakyat dengan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar.
Indonesia juga negara hukun, didasarkan kepada Pasal 1 ayat ( 3 ), Indonesia adalah negara hukum.
Indonesia juga negara Yang Berketuhanan Yang Maha Esa, didasarkan kepada Pasal 29 ayat ( 1 ), Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
Sumber : https://bimbelsmajogja.blogspot.com//search?q=materi-pkn-kelas-7-semester-genap
Demikian Materi PKN Kelas 7 Semester 2 Bab Kemerdekaan Mengemukakan / Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, semoga bermanfaat..
No comments:
Post a Comment